menteri dalam negeri gamawan fauzi menyatakan sebanyak 10 dari 12 poin klarifikasi qanun (perda) aceh baru selama pembicaraan tim daripada kemdagri dan pemprov aceh.
mereka, pada prinsipnya, secara lisan menungkapkan dua poin evaluasi sudah disetujui supaya diubah, namun yang 10 poin masih selama pembahasan. kami masih menanti, semoga hari ini telah ada solusi, tutur gamawan dalam gedung kemdagri, selasa.
mendagri juga menyediakan pada pemda aceh agar membentuk tim bersama guna membahas butir-butir sisa klarifikasi tersebut.
saya tawarkan supaya membeli tim lalu dibahas bersama, katanya.
Informasi Lainnya:
- Penjualan New Honda CR-V
- Promosi di Media Online
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Promosi Bisnis Internet
pada dasarnya, pemerintah tidak melarang penggunaan bendera daerah dibuat bentuk karakter tradisi lokal, hanya penggunaan lambang juga simbol dalam bendera tersebut tak mungkin mengindikasikan gerakan separatisme dari nkri.
polemik mengenai bendera aceh ditampilkan setelah dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit dan bintang dijadikan bendera daerah dalam 25 maret. peraturan tersebut tertuang selama qanun (perda) nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera serta lambang aceh.
sejumlah lambang dalam bendera tersebut disinyalir menyerupai simbol-simbol yang sudah digunakan oleh kelompok separatisme gam, dan selama 15 agustus 2005 telah mengerjakan penandatanganan nota kesepakatan damai perjanjian helsinki melalui pemerintah indonesia.
mendagri malahan sudah mendatangi gubernur zaini abdullah dan perwakilan dpra selama aceh guna membicarakan tentang penggunaan lambang serta simbol bendera daerah itu.
namun pertemuan tertutup tersebut belum memperoleh kesepakatan, makanya pemerintah memberikan masa 15 hari terhitung dari 1 april bagi pemerintah aceh supaya mempertimbangkan terserah penggunaan lambang itu.
sementara tersebut, pemerintah selalu melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi aceh guna mendapatkan kesepakatan dan menguntungkan kedua belah pihak.