komisi pemilihan publik (kpu) ingin mencabut pasal 46 selama peraturan kpu no. 1 tahun 2013 mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu, yang berkaitan melalui pencabutan izin penyiaran dan penerbitan media massa.
setelah bertemu dengan komisi penyiaran indonesia, kami sepakat pasal 46 itu dihapus juga hendak diintegrasikan ke pasal 45 soal sanksi, papar komisioner kpu, ferry kurnia rizkiyansyah, kepada wartawan selama gedung kpu pusat, jakarta, rabu.
komisioner kpu arief budiman menegaskan, pasal 46 dalam peraturan kpu tersebut merujuk pada pasal 45 dan sudah menyatakan bahwa otoritas pengaturan, pengawasan juga pemberian sanksi berada selama dua lembaga pers, yaitu komisi penyiaran indonesia (kpi) serta dewan pers.
kpu cuma membuat tenntang audien pemilu. kami sepakat agar tak mencampuri kewenangan masing-masing lembaga pers, kata arief.
Informasi Lainnya:
- Honda CR-V Jadi Mobil SUV Terlaris
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Promosi Bisnis Internet
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
menurut komisioner kpi pusat, idy muzayyad, keputusan kpu tersebut tidak keliru.
keputusan tersebut telah tidak salah supaya tidak ada multitafsir mengenai kewenangan pencabutan izin, terlebih penyelenggaraan penyiaran, katanya.
dalam pelaksanaan pengawasan tenntang media massa di waktu kampanye, kpi hendak tinggal dalam pedoman pelaku penyiaran dan standar web siaran (p3sps).
peraturan kpu no. 1 tahun 2013 selanjutnya akan disempurnakan, khususnya yang berkaitan dengan pemberitaan, penyiaran dan promo dalam masa kampanye terbuka.
ayat 4 pasal 45 dan berbagai ayat selama pasal 46 dalam peraturan kpu itu mau dihapus juga ayat 2 pasal 45 hendak diperbaiki.