anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyampaikan sistem politik dinasti mesti dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik umum.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, salah satunya seluruh kepala daerah adalah Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang kebanyakan dimiliki umum, ujar arwani thomafi pada jakarta, kamis.
arwani menyatakan, tidak mampu dipungkiri kalau darah politik mengalir dalam suatu keluarga, tapi hal tersebut tetap perlu dibatasi supaya memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tak mungkin mencalonkan keluarganya di Salah satu jangka waktu setelahnya, kami tak ingin hak yg dipunya kebanyakan umum tersebut tersandra melalui hak dinasti itu, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi publik dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih dari Salah satu jenis, tidak cuma politik, namun mampu merambah ke bidang ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, walaupun darah politik tidak bisa dihalangi, namun dengan filter tersebut, publik masih memiliki kesempatan membangun demokratisasi di sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu mesti diatur dengan menarik, agar tak terjadi penyanderaan hak politik umum, papar arwani.