MKKS SMAN Malang siap terapkan Kurikulum 2013

ketua musyawarah kerja kepala sekolah sma negeri di kota malang, jawa timur, tri suharno menyampaikan kesiapannya mendukung kebijakan kementerian pendidikan serta kebudayaan untuk menerapkan kurikulum 2013.

pak menteri tentu punya alasan dan pertimbangan sendiri terkait kebijakan baru terkait diaplikasikannya kurikulum 2013 yang agar akan tetapi cuma diterapkan dis ekolah eks rintisan sekolah bertaraf internasional (rsbi) serta dan terakreditasi a, tegasnya di malang, selasa.

menurut tri yang serta kepala sma negeri 4 malang itu, telah tak mudah untuk menerapkan kurikulum baru tersebut secara bersamaan di berbagai indonesia selama tahun pelajaran 2013/2014.

mungkin, lanjutnya, masih tahun depan bisa dilaksanakan dengan menyeluruh, seperti selama ketika ditermpakannya kurikulum tingkat satuan studi (ktsp) pilihan tahun 2012 yang dan diterapkan secara bertahap.

Informasi Lainnya:

hanya saja tri berharap kementerian studi dan kebudayaan (kemendikbud) segera menggarap sosialisasi petunjuk teknis (juknis) pengaplikasian kurikulum masih tersebut. kami harapkan juknis ini segera turun dan disosialisasikan agar pihak sekolah dapat menyiapkannya melalui matang, katanya.

berbeda melalui mkks sma negeri, mkks swasta justru menolak kebijakan mendikbud m nuh tersebut dengan alasan kebijakan ditermpakannya kurikulum 2013 cuma mau mempunyai gap atau pengkotak-kotakan sekolah.

ketua mkks swasta purnomo aji menilai bila mendikbud tidak konsisten dengan kebijakannya, karena belum diterapkan sudah diubah dulu. ketidakkonsistenan mendikbud ini menunjukkan bila kebijakan kurikulum baru tersebut terkesan dipaksakan dan hanya coba-coba, tandasnya.

hingga saat ini kebijakan pengaplikasian kurikulum 2013 baru belum ada juknisnya, bahkan belum berlalu ini mendikbud mengubah keputusannya terkait sekolah yang mau menyelesaikan kurikulum baru tersebut.

kebijakan mendikbud mengenai implementasi kurikulum masih itu, sebelumnya diberlakukan terhadap seluruh sekolah, namun belum berlalu ini kebijakan itu diubah serta hanya mau diberlakukan selama sekolah eks rsbi juga dan terakreditasi a saja.